Registrasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 "Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral & Batubara"
Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Perusahaan yang bisa mengajukan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau IUJP adalah perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai berikut :

konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang:
1. Penyelidikan Umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan;
4. Konstruksi Pertambangan;
5. Pengangkutan;
6. Lingkungan Pertambangan;
7. Pascatambang dan Reklamasi; dan/atau
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemurnian.

Syarat proses IUJP

Tentukan Bidang & Subbidang yang akan dijalankan (lihat tabel dibawah!)
Persiapkan minimal 3 (tiga) orang Tenaga Ahli yang bersertifikat sesuai bidangnya
Izin Dasar & Izin Operasional sesuai bidang pekerjaan masih valid, jika izin tersebut ada yang sudah habis masa berlakunya, kami bantu perpanjangannya.
Memiliki pengalaman kerja sesuai bidang yang akan dijalankan
Memiliki peralatan utama & pendukung kerja
Memiliki Sistem Manajemen & Safety : ISO 9001; OHSAS & ISO 14001
Memiliki Akta Khusus Pertambangan (khusus Non-Konstruksi)
Kelengkapan Administrasi dll

Tabel Bidang & Subbidang IUJP

JASA PERTAMBANGAN INTI

Jenis: Pelaksanaan

BIDANG	SUBBIDANG
1. Penyelidikan Umum	1. Survey Tinjau (Reconnaissance) 2. Remote sensing 3. Prospeksi
2. Eksplorasi	1. Manajemen Eksplorasi 2. Penentuan Posisi 3. Pemetaan Topografi 4. Pemetaan Geologi 5. Geokimia 6. Geofisika 7. Survei Bawah Permukaan 8. Geoteknik 9. Pemboran Eksplorasi 10. Percontoan Eksplorasi 11. Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan
3. Studi Kelayakan	1. Penyusunan dokumen lingkungan 2. Penyusunan Studi Kelayakan
4. Konstruksi Pertambangan	1. Penerowongan (Tunneling) 2. Penyemenan Tambang Bawah Tanah 3. Penyanggaan Tambang Bawah Tanah 4. Shaft Sinking 5. Sistem Penerangan Tambang Bawah Tanah 6. Alat Gali, Muat, dan Angkut Tambang Bawah Tanah 7. Pemboran dan Peledakan 8. Fasilitas Perbengkelan 9. Komisioning Tambang 10. Ventilasi Tambang 11. Fasilitas Pengolahan 12. Fasilitas Pemurnian 13. Jalan Tambang 14. Jalan Angkut 15. Jembatan 16. Pelabuhan 17. Gudang Bahan Peledak 18. Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair 19. Sistem Penyaliran 20. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 21. Kolam Pengendap 22. Tailing Storage Facility (TSF) 23. Geoteknik
5. Pengangkutan	1. Menggunakan Truk 2. Menggunakan Lori 3. Menggunakan Ban Berjalan (belt conveyor) 4. Menggunakan Tongkang 5. Menggunakan Pipa 6. Menggunakan Lift
6. Lingkungan Pertambangan	1. Pemantauan Lingkungan 2. Survei RKL/RPL 3. Pengelolaan Air Asam Tambang 4. Audit Lingkungan Pertambangan 5. Pengendalian Erosi
7. Pasca Tambang dan Reklamasi	1. Pembongkaran Fasilitas 2. Penyiapan dan Penataan Lahan 3. Penebaran Tanah Pucuk 4. Pembibitan 5. Penanaman 6. Perawatan
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1. Pemeriksaan dan PengujianTeknik 2. Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
9. Penambangan	1. Pembukaan lahan 2. Pemberaian/ Pembongkaran Tanah / Batuan Penutup dengan didahului peledakan 3. Pemberaian/ Pembongkaran Tanah/ Batuan Penutup tanpa didahului peledakan 4. Pengupasan, pemuatan dan pemindahan tanah/batuan penutup 5. Penggalian Mineral (mineral getting) 6. Penggalian Batubara (coal getting) 7. Penggalian pemindahan dan/atau pencucian endapan mineral aluvial dalam rangka program kemitraan

Keterangan :

*) berlaku bagi pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD

Ketentuan bagi Perusahaan Jasa Pertambangan yang memiliki IUJP :

Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
IUJP diberikan oleh Menteri kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di seluruh wilayah Indonesia.
IUJP diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan
IUJP diberikan oleh Bupati/ Walikota kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang, kecuali izin usaha penunjang bidang yang diajukan masa berlakunya habis sebelum 5 (lima) tahun, maka jangka waktu IUJP yang akan diberikan sesuai referensi izin usaha tersebut.
Permohonan perpanjangan IUJP harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP berakhir.
IUJP yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain
Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan perubahan IUJP jika terjadi perubahan pada Klasifikasi, dan / atau Kualifikasi
Permohonan perubahan IUJP tersebut dapat diterbitkan paling cepat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IUJP
IUJP yang akan menggunakan tenaga kerja asing, maka rencana penggunaannya harus mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.

Kami akan memberikan konsultasi penuh terhadap perusahaan yang baru mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan ini. Pelayanan kami tentunya akan dimulai dari persyaratan legalitas badan usaha mulai dari AKTA hingga TDP dan izin usaha khusus lainnya sesuai bidang usaha yang anda jalankan, serta persyaratan administrasi lainnya hingga memenuhi kriteria pengeluaran IUJP terhadap perusahaan yang berkompeten.

Kewajiban Perusahaan Pemegang IUJP :

Mengutamakan produk dalam negeri;
Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
Mengutamakan tenaga kerja lokal;
Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan
Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP

Persyaratan pengajuan pendaftaran klasifikasi usaha jasa pertambangan Non-Inti ini harus sepenuhnya dilengkapi oleh badan usaha dan sesuai dengan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku. Untuk tetap mengikuti prosedur dan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka kami mampu membantu perusahaan anda untuk lebih efisiensi tenaga dan waktu yang terbuang guna pemenuhan birokrasi didalamnya.

Butuh Info Detail ?

Silakan hubungi Marketing kami di :

+62 813-1717-3235 (Fitri)
+62 812-9876-7435 (Regina)

Halaman terkait

SKUP | Surat Usaha Penunjang MIGAS IUJP | Izin Usaha Jasa Pertambangan

Video

Training & Uji Kompetensi

Tender Information

JOIN OUR MEMBERSHIP

We provide TENDER INFORMATION, TENDER AWARD & INCOMING PROJECT LIST for our members.

Covering projects from Oil and Gas, Mining, Power Plant, Infrastructure, Telecomunication, Property, Petrochemical and Industrial. > Click Here <

Website Assistants

Our Instagram

@ijintender_indonesia Follow Us

Our Media